haba.co.id,MEDAN DENAI,MEDAN- Dugaan ketidakberesan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) memicu aksi unjuk rasa di Kota Medan. Kelompok massa yang tergabung dalam Solidaritas Aliansi Masyarakat Peduli Kota Medan (SEMA) menggelar aksi di depan kantor DPRD dan Balai Kota pada Rabu (28/1/2025), guna memprotes carut-marutnya pendataan warga penerima bantuan di tingkat lokal.
Sorotan Terhadap Kinerja Kepling 12 Kelurahan Binjai
Polemik ini bermuara pada keresahan warga di Lingkungan 12, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai. Masyarakat menduga adanya manipulasi data terkait penyaluran sejumlah bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), BLT untuk kaum disabilitas, hingga subsidi bagi lansia.
Koordinator lapangan, Johan Merdeka, menegaskan bahwa banyak keluarga kurang mampu yang justru tidak terdaftar sebagai penerima manfaat. Di sisi lain, bantuan diduga salah sasaran dan diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria.
“Kami meminta Wali Kota Medan mencopot Kepala Lingkungan (Kepling) 12. Ada indikasi permainan data sistematis yang sudah berlangsung lama dan sangat merugikan warga prasejahtera,” tegas Johan saat menyampaikan aspirasinya.
Indikasi Ketidakterbukaan Data
Para pendemo menilai ada kejanggalan dalam pola distribusi bansos. Salah satu bukti yang disorot adalah munculnya bantuan secara mendadak hanya setelah warga melayangkan protes keras, padahal sebelumnya nama mereka diklaim tidak terdata. Kondisi ini memperkuat dugaan adanya oknum yang sengaja menahan informasi publik di level pemerintahan terendah.
Poin-Poin Tuntutan Massa:
– Pencopotan Jabatan: Mendesak pemberhentian segera Kepling 12 karena dianggap tidak amanah.
– Transparansi Informasi: Meminta pemerintah membuka data penerima bantuan secara publik agar bisa dikontrol masyarakat.
– Pengusutan Tuntas: Menuntut investigasi terhadap oknum yang terlibat dalam pengubahan daftar penerima.
Pemerataan Bantuan:
Menjamin distribusi bansos di masa depan dilakukan secara objektif sesuai aturan.
Langkah Evaluasi Pemko Medan
Menanggapi gelombang protes tersebut, Camat Medan Denai, Toni Sidabalok, yang hadir bersama pihak Dinas Sosial, berjanji akan menindaklanjuti laporan warga melalui pemeriksaan internal.
Toni menyatakan bahwa pihaknya tidak akan segan mengambil langkah drastis jika dugaan penyimpangan tersebut terbukti. “Laporan ini kami tampung dan segera diproses. Apabila Kepling 12 terbukti melanggar wewenang, sanksi tegas berupa pencopotan akan diberlakukan,” jelasnya di depan para demonstran.
Sebagai langkah awal, pihak kecamatan dan Dinas Sosial berkomitmen untuk memverifikasi ulang seluruh data penduduk di wilayah terkait demi memastikan bantuan tepat sasaran.
(Tim) (Alm)
